Rembang, medgo.co.id – Musyawarah Rencana Pembangunan wilayah (Musrenbangwil) se eks Karesidenan Pati, Jawa Tengah, meliputi wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora (Jekutibanglor), digelar pada Kamis (16/3/2023), di Pendapa Kabupaten Rembang.
Pelaksanaan Musrenbangwil se eks karesidenan Pati tersebut juga melibatkan sejumlah pihak seperti dari unsur pejabat, masyarakat sipil, kelompok disabilitas, forum anak dan perempuan.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang hadir dalam Musrenbang tersebut banyak mendapatkan usulan terkait dengan infrastruktur khususnya perbaikan jalan
Beberapa usulan untuk perbaikan jalan dilontarkan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, Bupati Jepara, Bupati Kudus, Bupati Pati dan Bupati Blora.
Selain usulan perbaikan jalan, kelima orang Bupati tersebut juga mengusulkan tentang pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pengentasan kemiskinan.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menyampaikan bahwa kondisi jalan di wilayah Kabupaten Rembang banyak yang rusak, walaupun sudah ada anggaran dari pemerintah pusat untuk perbaikan tapi masih kurang.
“Jalan alternatif banyak yang rusak terutama di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain seperti jalan Sulang-Tritilan, jembatan penghubung Jatihadi, dan lainnya. Kami berharap bantuan dari Pak Ganjar untuk pembangunan ini”, kata Abdul Hafidz.
Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengatakan bahwa sudah bergerak cepat untuk menangani jalan yang rusak dan telah mengonsolidasikan seluruh kekuatan, baik dari provinsi, kabupaten, hingga pemerintah pusat.
“Alhamdulillah kami sudah dibantu. Seperti untuk perbaikan jalan di Kabupaten Rembang yang akhirnya dapat bantuan dimana jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Mudah-mudahan selesai tahun ini”, papar Ganjar.
Selain Kabupaten Rembang, lanjut Ganjar, bantuan perbaikan jalan dari pemerintah pusat juga diberikan kepada daerah lain di seluruh Jawa Tengah totalnya mencapai sekitar Rp. 1,1 triliun.
“Mudah-mudahan Musrenbangwil ini bisa membuka mata kita semuanya termasuk dari DPRD agar politik anggaran kita nantinya, mesti disiapkan untuk mengarahkan atau mengantisipasi situasi seperti itu terulang. Maka tadi saya propose langsung, mungkin nggak ya teman-teman DPRD agar penanganannya lebih cepat. Kita lakukan APBD perubahan yang lebih cepat. Lebih maju”, terangnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan bahwa usulan masyarakat melalui e-Musrenbang sudah masuk sebanyak 14.717 usulan, dengan total usulan anggaran Rp. 22,1 triliun. Nantinya, imbuh Ganjar, semua usulan itu akan diklasifikasi mana yang menjadi prioritas.
“Nanti akan ada desk, teknis sifatnya antar kabupaten/kota, prioritasmu yang mana, anggaran kita berapa. Sehingga pada saat itu nanti, kami akan bisa tahu dari kemampuan yang ada itu berapa, kemudian yang bisa diberikan”, kata Ganjar.
Menurut Ganjar, hal itu butuh keputusan politik sebab tidak mungkin semua usulan bisa dieksekusi karena per tahun rata-rata Rp. 6 triliun dari anggaran usulan yang bisa dikerjakan.
“Tapi tentu kami tidak tinggal diam. Sisanya nanti kami konsolidasikan dengan kekuatan lain. Bisa APBD, APBDes, sampai APBN. Sebab pasti itu bisa kita selesaikan dengan kolaborasi semuanya,” pungkas Ganjar. (*17).
